Mensos Gus Ipul Buka Suara soal Anggaran Rp27 Miliar untuk Sepatu Sekolah Rakyat

Anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat sebesar Rp27 miliar menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Polemik muncul setelah beredar dugaan bahwa harga sepatu per pasang bisa mencapai Rp700 ribu, sehingga memicu pertanyaan terkait kewajaran anggaran tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, langsung memberikan klarifikasi agar isu tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Gus Ipul menegaskan bahwa angka Rp27 miliar tersebut masih sebatas perencanaan awal dan belum merupakan nilai final. Ia menjelaskan bahwa setiap anggaran pemerintah akan melalui proses pengadaan yang transparan, termasuk mekanisme lelang terbuka.

“Setiap anggaran itu direncanakan terlebih dahulu. Nantinya akan melalui proses pengadaan yang dilelang secara terbuka, sehingga hasil akhirnya biasanya lebih rendah dari nilai perencanaan,” ujar Gus Ipul, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, angka Rp700 ribu per pasang yang beredar saat ini belum mencerminkan harga riil. Ia optimistis harga akhir akan jauh lebih rendah setelah proses lelang dilakukan. “Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti hasilnya bisa jauh di bawah itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengaku telah mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia agar tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul secara tegas melarang adanya praktik lobi, titipan, maupun rekayasa dalam proyek tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, dan tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia bahkan menyatakan siap menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan praktik manipulasi atau pelanggaran hukum.

“Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Ke depan, semua harus bersih dari korupsi. Jika ada pelanggaran atau kongkalikong, saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya,” pungkas Gus Ipul.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat sekaligus meredam spekulasi terkait anggaran program Sekolah Rakyat.