Tongkat NU: Dari Gegeran Elit ke Islah, dari Guncang ke Berkah

NU ternyata tetap NU. Meski gegeran selama dua bulan, ujungnya jadi ger-geran. Dinamika elit NU yang sempat mengharu biru itu bisa selesai dengan islah. Berakhir bahagia. Berangkulan kembali dengan iringan shalawat.

Sungguh khas resolusi konflik ala NU. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sangat kuat akar kulturalnya. Mereka yang berharap NU pecah menjadi kecelik. Kalau ada yang berniat adu domba, kali ini kembali menjadi proyek gagal.

Saya pun sempat deg-degan dengan konflik elit NU yang berkepanjangan ini. Sebab, melibatkan orang-orang yang saya kenal dekat. Lewat pertemanan panjang sebelum mereka menjadi tokoh utama di Ormas Islam yang didirikan KH Hasyim Asy’ari ini.

Dua orang kunci dalam dinamika NU kali ini adalah Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf. Melibatkan Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftahul Akhyar. Pemicunya perbedaan pandang tentang tata kelola NU di tengah tarikan kekuatan eksternal.

Tadinya saya mengira Gus Yahya dan Gus Ipul ini hanya gojekan. Guyonan tingkat tinggi. Saling menguji kedigdayaan sebagai teman. Seperti gojekannya orang politik. Yang menguji kawannya seberapa kuat dia sebagai aktor. Seberapa tahan ia dalam menghadapi goncangan.

Tapi ketika ada penumpang gelap yang menggiring ke arah pembunuhan karakter Gus Yahya, ini sudah kebablasan. Apalagi tuduhannya menyangkut kesalahan tata kelola keuangan. Apalagi diikuti dengan tindakan pemakzulan Gus Yahya dari Ketua Umum PBNU.

Saya yakin, mata batin kiai sepuh terusik oleh hal ini. Sehingga ulama besar pimpinan pondok pesantren yang menjadi penyangga NU perlu turun tangan. Dengan menginisiasi pertemuan di Ponpes Ploso Kediri, Ponpes Tebuireng, dan Ponpes Lirboyo. Dari tiga pertemuan ini berakhir dengan islah. Damai.

Perjalanan menuju islah itu jelas menjadi ujian berat Gus Yahya. Kalau dia bisa melampaui ujian ini, maka akan menjadi lebih besar. Kalau gagal, maka ia bisa habis masanya sebagai seorang tokoh. Kematangannya sebagai pemimpin NU menjadi teruji. Ini ujian yang tak hanya menguji kompetensi teknis. Tapi juga ujian batiniyah.

Karena itu, bisa dilihat betapa emosionalnya Gus Yahya di beberapa pertemuan islah. Mulai dari saat dipertemukan kali pertama dengan Rais Aam di Ponpes Lirboyo Kediri. Ia tampak menangis di kaki kiai sepuh. Demikian pula saat pembacaan shalawat Nabi dalam rapat harian PBNU di Ponpes milik Rais Aam di Surabaya, minggu kemarin.

Sehari sebelum islah Lirboyo, saya sempat menemui Gus Yahya di rumahnya di Jakarta. Sekadar ingin memastikan suasana batinnya. Saat itu, ia sudah tampak sumringah. Ceria. Juga sumeleh. Pasrah. Sambil makan siang bertiga dengan Lora Amin Said Husni. “NU itu bukan milikku. Pasti ada jalannya dari Allah,” katanya.

Meski melibatkan dua tokoh utama di pucuk PBNU, apa yang terjadi di NU sekarang bukan sekadar konflik personal antar-elit. Ia adalah krisis kontrak sosial internal. Kontrak sosial sebagai kesepakatan implisit untuk menyerahkan sebagian kepentingan pribadi demi ketertiban kolektif.

Dalam NU, kontrak sosial itu tidak ditulis di atas kertas. Melainkan hidup dalam tradisi, adab, sanad keilmuan, dan penghormatan kepada otoritas moral para kiai. Konstitusi tertulis NU tidak bisa ditafsirkan semena-mena dengan tanpa mengindahkan semua itu.

Ketika konflik elit NU mencuat ke ruang publik, dengan tuduhan personal dan narasi saling menyalahkan, sesungguhnya terguncang bukan hanya struktur kepengurusan. Tapi kepercayaan kolektif warga Nahdliyin terhadap mekanisme kepemimpinan NU itu sendiri.

Pada titik ini, NU menghadapi apa yang dalam teori kontrak sosial disebut state of disorder. Bukan anarki total, tetapi retaknya legitimasi simbolik. Goncangnya ikatan kultural. Merosotnya penghormatan kepada adab dan penghormatan terhadap otoritas moral kiai.

Islah bekerja sebagai mekanisme pemulihan kontrak sosial. Ia bukan sekadar damai formal. Melainkan proses rekonsiliasi moral yang mengembalikan kepatuhan kolektif kepada otoritas bersama. Dalam bahasa NU, islah bukan soal siapa menang dan siapa kalah. Tapi bagaimana jam’iyyah tetap utuh.

Berbeda dengan organisasi modern yang bertumpu pada kontrak legal-rasional, NU memiliki kontrak sosial kultural-religius. Legitimasi kepemimpinan tidak semata berasal dari AD/ART. Tapi dari kesesuaian dengan nilai-nilai seperti tawadu’, khidmah, tabayyun, dan adab terhadap sesepuh.

Islah di Lirboyo dan Surabaya menjadi efektif karena dilakukan di ruang simbolik yang sah: pesantren, para kiai sepuh, shalawat, dan ekspresi batin yang tulus. Keduanya bukan semata seremoni bersatunya kembali para elit PBNU yang sempat gegeran. Tapi kembalinya kontrak sosial simbolik itu.

Tangisan Gus Yahya, pelukan, dan sikap sumeleh bukan kelemahan kepemimpinan. Dalam kontrak sosial NU, justru itulah bahasa kejujuran moral. Ia mengirimkan pesan kuat kepada warga: konflik telah kembali ke khittah akhlak.

Dengan cara itu, NU menghindari logika zero-sum game yang lazim dalam konflik elite politik modern. Tidak ada pemenang mutlak. Bukan logika tiji tibeh (mati siji, mati kabeh). Yang ada adalah pemulihan harmoni sosial.

Pertanyaan selanjutnya akankah resolusi konflik ala NU ini tetap relevan di tengah perubahan struktur sosial dan budaya? Bisa bertahan, tapi tidak otomatis.

NU hari ini hidup dalam lanskap yang sangat berbeda dibanding masa lalu. Media sosial mempercepat eskalasi konflik. Logika transparansi publik sering berbenturan dengan etika tabayyun.

Generasi muda Nahdliyin semakin akrab dengan standar governance modern yang menuntut akuntabilitas terbuka. Bukan sekadar kepercayaan kultural. Di sinilah tantangan kontrak sosial NU ke depan.

Maka, gegeran kali ini menjadi momentum NU untuk tetap terus pada komitmen perjuangan Muktamar Lampung dan Gus Yahya. Governing NU alias menata kelola NU sebagai organisasi malah menemukan kembali momentumnya. Penataan kelembagaan NU sebagai jam’iyah.

Jika islah hanya sebagai solusi konflik dimaknai tanpa pembelajaran kelembagaan, maka kontrak sosial itu berisiko aus. Tapi kalau islah diposisikan sebagai jeda moral memperbaiki tata kelola, memperjelas mekanisme check and balance, dan memperkuat etika komunikasi internal, NU bisa memperbarui kontrak sosialnya tanpa kehilangan jati diri.

Usai kesepakatan islah Gus Yahya dengan Rais Aam di Lirboyo, ada peritistiwa epic yang bisa jadi perlambang. Gus Yahya dengan tergopoh-gopoh menyerahkan tongkat Rais Aam yang tak sengaja tertinggal. Mengapa Rais Aam lupa dengan tongkatnya? Mengapa tongkat ada di dekat Gus Yahya?

Yang pasti, konflik PBNU ini menunjukkan satu hal penting. NU masih punya “tongkat” penyangga sosial-budaya yang kokoh. Tongkat itu bernama tradisi islah. Namun tongkat tidak cukup hanya digenggam. Ia harus diarahkan.

Islah bukan titik akhir. Ia adalah restart kontrak sosial. Gus Yahya diuji bukan hanya untuk berdamai, tetapi untuk memimpin NU memasuki fase baru. Fase di mana kearifan kultural NU bertemu dengan tuntutan tata kelola modern.

Jika itu berhasil, maka NU tidak hanya akan tetap NU. Ia akan menjadi NU yang lebih dewasa, lebih tangguh menghadapi konflik, dan tetap relevan di tengah dunia yang berubah cepat—tanpa kehilangan akarnya.

Mungkin di sinilah makna terdalam islah kali ini. Bukan sekadar berangkulan. Tapi memperpanjang umur kontrak sosial NU di zaman yang makin riuh. Di zaman yang penuh goncangan. Dengan islah, tali atau ikatan dalam lambang NU tak akan menggoncang bumi di dalam lebih dahsyat.

Dari jauh, saya ikut tersenyum melihat dua kawan saya Gus Yahya dan Gus Ipul berangkulan kembali. Melu seneng Gus! Nek gojekan yang menyenangkan saja. Ojok sampai kebablasan. Jangan yang mengocok emosi warga Nahdliyin.