Anies Baswedan dalam dialog di UNAIR, Soroti Peran Anak Muda dan Teknologi Digital Bagi Demokrasi

Gedung Auditorium Ternate di ASEEC Tower, Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, pada Jumat 26 September 2025 siang itu menjadi ruang penuh gagasan. Ribuan peserta, mayoritas mahasiswa, memadati kursi yang disusun rapi untuk menghadiri acara bertajuk “Ngobrol Bareng Anies Baswedan: Demokrasi dan Meritokrasi di Persimpangan, Bagaimana Jalan Perubahan Kita?”. Forum ini diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Ilmu Politik UNAIR dengan moderator Erdogan Thayyib, Ketua HIMA Ilmu Politik.

Suasana akademis berpadu dengan semangat kritis mahasiswa terasa sejak awal acara. Nama besar Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden 2024, menjadi magnet utama. Kehadiran Anies disambut sorakan dan tepuk tangan panjang, menandai tingginya antusiasme untuk mendengarkan pandangannya tentang demokrasi, meritokrasi, dan relevansinya bagi Indonesia saat ini.

Anies dan Refleksi atas Demonstrasi

Dalam pemaparannya, Anies tidak hanya bicara konsep, tetapi juga menyinggung peristiwa aktual yaitu demonstrasi akhir Agustus hingga awal September 2025. Ia menyoroti fenomena di mana aksi mahasiswa kerap “diboncengi” pihak lain yang melakukan pengerusakan.

Menurutnya, tindakan kriminal yang menyusup ke dalam unjuk rasa sering kali membuat peserta yang benar-benar tulus memperjuangkan aspirasinya menjadi mundur.

“Karena tidak ingin dianggap sebagai perusuh, mereka akhirnya menarik diri,” ungkapnya.

Pola ini, lanjut Anies, bukanlah hal baru. Sejak era Orde Baru, praktik serupa kerap terjadi dengan tujuan mendeligitimasi demonstrasi damai. Baginya, keberlangsungan aksi protes membutuhkan kedisiplinan dan kehati-hatian.

“Rumuskankan tuntutan dengan jelas, jaga disiplin, dan perhatikan siapa melakukan apa,” pesannya.

Ia menekankan bahwa justru sering kali perusakan disengaja agar aksi berhenti di tengah jalan. Fenomena ini, menurutnya, juga terjadi di banyak negara lain.

Topik lain yang menarik perhatian adalah kritiknya terhadap media. Anies menyebut bahwa dalam banyak kasus, media arus utama cenderung diam atau pasif dalam mengabarkan isu-isu krusial terutama waktu demonstrasi lalu. Namun, ia menilai keberadaan media sosial memberi ruang alternatif.

“Selama sosial media masih bisa bicara, ada ruang untuk melawan hegemoni buzzer,” ujarnya.

Ia menilai buzzer kerap memiliki suara keras namun rendah kualitas. Sebaliknya, gagasan organik dari mahasiswa dan masyarakat lebih substantif meski kalah nyaring. Hal ini, menurutnya, menjadi peluang agar Indonesia justru bisa menginspirasi negara lain. Ia mencontohkan bagaimana gerakan sosial di Indonesia turut diamati bahkan hingga ke Filipina dan Nepal.

Peran Anak Muda, Teknologi Digital, dan Demokrasi

Di tengah forum, Anies memberi sorotan khusus pada peran anak muda. Baginya, kekuatan generasi muda lahir dari keberanian, idealisme, dan keterbatasan kepentingan pragmatis.

“Anak muda itu tidak banyak terikat risiko, itulah yang membuat mereka berani,” tuturnya.

Ia mengaitkan peran anak muda, demokrasi, dan teknologi digital. Kombinasi ketiganya melahirkan energi dahsyat karena ide-ide baru kini bisa menembus batas ruang dan waktu. Kreativitas yang diluncurkan melalui platform digital mampu menyebar dengan cepat, menjadikan mahasiswa sebagai motor perubahan sosial.

Bagi Anies, demokrasi memberi ruang bagi kebebasan berekspresi, yang bila dipadukan dengan kekuatan generasi muda dan teknologi digital akan menghasilkan perubahan besar.

Meski begitu, Anies mengingatkan bahwa demokrasi tidak lepas dari kritik. Demokrasi, baginya, hanyalah kerangka yang akan efektif jika memiliki “aturan main” yang jelas. Ia mengibaratkan demokrasi sebagai sebuah bangunan dengan arsitektur yang membentuk perilaku. Tanpa arsitektur yang tepat, kebebasan dalam demokrasi bisa menjelma menjadi kekacauan.

Oleh karena itu, demokrasi harus disertai dengan rule of law yaitu aturan hukum dan ketertiban agar kebebasan tetap terarah. Menurutnya, perdebatan demokrasi hari ini tidak lagi sekadar pada konsep Yunani kuno, melainkan bagaimana aturan main bisa mengelola keragaman kepentingan.

Meritokrasi sebagai Pembeda

Salah satu poin penting dari diskusi adalah penekanan Anies pada meritokrasi. Ia menolak pandangan yang menilai negara maju tidak harus demokratis dengan menunjuk China sebagai contoh.

“Jangan pilih-pilih contoh. Kalau begitu, kenapa tidak mencontoh Korea Utara atau Myanmar? Mereka juga tidak demokratis, tapi apakah maju? Tidak,” tegasnya.

Menurutnya, kunci kebangkitan China bukan karena ketiadaan demokrasi, melainkan karena adanya meritokrasi. Sejak 1970-an, China mengirim ribuan mahasiswa ke universitas terbaik dunia, bukan berdasarkan koneksi atau hubungan keluarga, melainkan karena prestasi dan kemampuan. Hasilnya, mereka pulang membawa ilmu dan jaringan yang menjadi fondasi transformasi ekonomi dan teknologi.

Hal serupa juga dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Anies menegaskan bahwa meritokrasi menjadi kata kunci dalam membangun peradaban. Tanpa meritokrasi, demokrasi hanya akan menjadi prosedural tanpa menghasilkan kemajuan berarti.

Sementara itu, Erdogan Thayyib, Ketua HIMA Ilmu Politik UNAIR sekaligus moderator, menegaskan bahwa pemilihan tema meritokrasi dan demokrasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, kondisi Indonesia hari ini menunjukkan bahwa meritokrasi belum dijalankan optimal.

“Demokrasi kita masih sebatas prosedural, hanya pada pemilu. Substansinya belum tercapai,” ujarnya.

Bagi HIMA Ilmu Politik, pemimpin ideal seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan prestasi nyata. Harapannya, forum semacam ini bisa menginspirasi mahasiswa untuk mendorong lahirnya kepemimpinan yang benar-benar membawa kemajuan bangsa.

Bukan hanya mahasiswa UNAIR yang hadir, beberapa pelajar SMA juga turut serta. Salah satunya Garda, siswa dari SMAN 19 Surabaya, menyampaikan pandangannya. Ia menilai bahwa demokrasi dan meritokrasi adalah dua prinsip penting yang dapat menumbuhkan kesetaraan.

“Negara yang maju adalah negara yang menegakkan keadilan,” ujarnya singkat.

Pernyataan Garda menjadi simbol bahwa isu meritokrasi dan demokrasi tidak hanya menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, tetapi juga meresap hingga ke pelajar sekolah menengah.

Acara di UNAIR ini tidak berhenti pada perbincangan sehari-hari, tetapi menawarkan kerangka akademis dalam memahami demokrasi dan meritokrasi. Pesannya jelas, demokrasi adalah ruang, meritokrasi adalah mekanisme, sementara anak muda dan teknologi adalah tenaga penggerak. Jika keempat unsur ini dipadukan, Indonesia memiliki peluang untuk melompat jauh dalam pembangunan.

Anies juga menyampaikan bahwa demokrasi bukan sistem sempurna, tetapi sistem yang bisa terus diperbaiki. Oleh karena itu, generasi muda harus mengambil peran untuk memastikan meritokrasi berjalan, agar demokrasi tidak berhenti sebagai formalitas politik belaka.

Forum diskusi di UNAIR ini merefleksikan dinamika kebangsaan Indonesia hari ini. Di tengah kegelisahan terhadap kualitas demokrasi dan absennya meritokrasi dalam praktik politik, hadirnya tokoh seperti Anies Baswedan memberi perspektif baru bagi mahasiswa.

Dialog ini juga memperlihatkan bahwa kampus tetap menjadi ruang penting bagi pembentukan gagasan kritis. Dengan menghubungkan pengalaman, teori, dan refleksi sejarah, mahasiswa didorong untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor yang aktif dalam memperjuangkan demokrasi substantif berbasis meritokrasi.

Bagi para peserta, terutama mahasiswa, forum ini menjadi pengingat bahwa perubahan tidak bisa hanya diserahkan pada elite politik. Justru, kekuatan anak muda dengan kreativitas digital dan keberanian moral menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih adil dan maju.